JAWA TIMUR, RANGKUMAN — Pembangunan di Jawa Timur tidak boleh dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Abrari Alzael, yang akrab disapa Mas Abe, dalam keterangannya kepada media, Senin (2/6).
Menurut Mas Abe, pendekatan pembangunan berbasis riset merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap proyek pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan di Jawa Timur itu tidak harus sama. Harus berdasarkan riset dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus didasari oleh kajian menyeluruh, bukan sekadar didorong oleh kepentingan tertentu. Kajian yang dimaksud mencakup aspek sosial, ekonomi, dan geografis yang khas di setiap wilayah.
Sebagai contoh, Mas Abe menyoroti pembangunan jembatan timbang yang dinilai harus melalui analisis kebutuhan yang matang. Menurutnya, fasilitas semacam itu akan berdampak besar jika benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha logistik dan transportasi.
“Jika itu betul-betul diperlukan, jadi Pemprov membangun itu dari hasil kajian, bukan semata-mata karena kepentingan,” tegasnya.
Lebih jauh, Mas Abe mendorong agar pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat secara langsung.
Ia meyakini bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus benar-benar melihat aspek kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk menunjang kelancaran usaha masyarakat yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan PAD Pemprov Jatim,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pembangunan tidak bisa menggunakan pola “copy-paste” antar daerah, karena kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah berbeda-beda.
Komisi D DPRD Jawa Timur yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, lanjut Mas Abe, akan terus mendorong Pemprov agar menjalankan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif dan berbasis data.
“Ada pembangunan jalan, infrastruktur, dan lainnya, semua harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pembangunan jadi mubazir hanya karena tidak sesuai konteks,” pungkasnya.
Pernyataan Mas Abe ini mencerminkan komitmen DPRD Jawa Timur untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.***