Bappeda Sumenep Fokus Tekan Kesenjangan Harga Pangan Darat–Kepulauan

SUMENEP, RANGKUMAN – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menaruh perhatian serius pada isu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Dua hal ini menjadi agenda prioritas strategis pada pertengahan tahun 2025.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman lintas sektor dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan bergizi yang merata, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini kerap tertinggal.

“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama dalam penguatan sistem pangan dan distribusinya,” ujar Arif, Jumat (20/6).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen. Meski relatif stabil, Arif mengingatkan bahwa Sumenep harus tetap siaga karena tantangan geografis dan ketergantungan distribusi antarpulau berisiko menciptakan ketimpangan harga.

Menurutnya, komoditas pangan menjadi penyumbang inflasi utama di daerah. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan lokal serta pembenahan rantai distribusi menjadi prioritas utama Bappeda.

“Bappeda menginisiasi sinergi lintas OPD, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi tidak hanya tersedia tapi juga terjangkau bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Salah satu fokus krusial adalah menekan disparitas harga antara daratan dan kepulauan, yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepulauan.

Tak hanya itu, Bappeda juga berupaya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekuatan fiskal sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli tetap stabil dan fiskal daerah sehat, maka pembangunan di Sumenep bisa berlanjut secara berkelanjutan,” tutup Arif Firmanto.***