SUMENEP, RANGKUMAN – Pelayanan di Puskesmas Bluto, Kabupaten Sumenep, kembali mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan lambatnya pelayanan dan panjangnya antrean pasien yang membuat mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan penanganan medis.
Salah satu warga, berinisial N, asal Kecamatan Bluto, mengaku kecewa dengan pelayanan yang diterimanya.
Ia datang ke Puskesmas sejak pukul 08.00 pagi untuk memeriksakan kehamilan istrinya, namun hingga pukul 11.00 siang belum juga mendapatkan pelayanan yang semestinya.
“Saya datang pagi sekali supaya cepat, tapi ternyata dari jam delapan sampai jam sebelas belum juga diperiksa. Katanya banyak yang antri, tapi pulang karna lamban, alasannya aplikasinya eror,” keluh N saat ditemui di halaman Puskesmas, Kamis (30/10/2025).
“Harusnya dilakukan pelayanan secara manual biar pasien tidak antri” Tambahnya
N menambahkan, keterlambatan pelayanan ini sangat dikhawatirkan akan berdampak fatal bila terjadi pada pasien yang sedang mengalami kondisi gawat darurat.
“Kalau pasiennya dalam keadaan darurat bagaimana? Bisa terlambat ditangani dan membahayakan nyawa,” ujarnya dengan nada kesal.
Keluhan warga ini bukan yang pertama kali terdengar. Beberapa masyarakat Bluto sebelumnya juga menyampaikan keresahan serupa terkait kurangnya kedisiplinan petugas, sistem antrean yang tidak jelas, dan minimnya informasi bagi pasien.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Ellya Fardasah, menyatakan akan segera melakukan pengecekan langsung ke Puskesmas Bluto untuk memastikan penyebab kendala pelayanan yang dikeluhkan warga.
“Sebentar, saya konfirmasi dulu ke pihak Puskesmas. Nanti kami akan cek apa kendala yang sedang terjadi di lapangan,” ujar dr. Ellya saat dikonfirmasi wartawan.
Warga berharap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan Puskesmas Bluto, agar masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan manusiawi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Puskesmas Bluto belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.***