SUMENEP, RANGKUMAN – Sebanyak 201 kepala desa dari Kabupaten Sumenep tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Samarinda, Kalimantan Timur.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung sejak Kamis (6/11/2025) hingga Minggu (9/11/2025) ini disebut sebagai bagian dari program Peningkatan Kelembagaan Desa, Koperasi Merah Putih, dan Ketahanan Pangan Nasional.
Namun di balik semangat kolaborasi dan studi banding itu, mencuat kabar mengenai adanya iuran Rp10 juta per kepala desa yang digunakan untuk membiayai perjalanan tersebut.
Isu ini sempat mengundang tanya di kalangan masyarakat, terlebih karena jumlah peserta mencapai ratusan orang.
Ketua PKDI Sumenep, Abdul Hayat, menegaskan bahwa kegiatan ini bersumber dari anggaran pribadi kepala desa, bukan dana desa atau APBDes.
“Kami tegaskan, kegiatan ini murni inisiatif para kepala desa sendiri. Tidak menggunakan dana APBDes, tidak juga ada paksaan,” katanya di sela kegiatan di Balikpapan, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, iuran sebesar Rp10 juta itu dipakai untuk kebutuhan akomodasi dan perjalanan dari Sumenep ke Kalimantan Timur, termasuk tiket pesawat, hotel, konsumsi, dan transportasi darat selama kegiatan berlangsung.
“Itu murni biaya perjalanan, dari Sumenep ke Samarinda dan kebutuhan lain selama studi banding,” ujarnya.
Biaya Perjalanan yang Tidak Murah
Bila dihitung, perjalanan dari Kabupaten Sumenep, Madura, menuju Samarinda, Kalimantan Timur, memang bukan rute yang sederhana. Dari Sumenep, peserta harus menempuh perjalanan darat menuju Bandara Juanda Surabaya, sekitar 6–7 jam perjalanan. Dari Juanda, penerbangan ke Balikpapan memakan waktu sekitar dua jam, kemudian dilanjutkan perjalanan darat ke Samarinda selama tiga jam.
Dengan perincian kasar, biaya yang dikeluarkan untuk satu peserta meliputi:
- Tiket pesawat PP Surabaya–Balikpapan: sekitar Rp3,5–4 juta.
- Transportasi darat Sumenep–Surabaya dan Balikpapan–Samarinda PP: sekitar Rp1–1,5 juta
- Akomodasi hotel selama 4 malam: sekitar Rp2–3 juta
- Konsumsi dan kebutuhan kegiatan: sekitar Rp1,5 juta
Total estimasi biaya memang bisa mencapai sekitar Rp10 juta per orang, sebagaimana disebutkan pihak penyelenggara.
Kemandirian yang Diapresiasi, tapi Transparansi Diharapkan
Meski kegiatan ini diklaim sebagai bentuk inisiatif mandiri dan komitmen kepala desa untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan koperasi Merah Putih, beberapa pihak tetap menyoroti pentingnya transparansi dalam pembiayaan.
Abdul Hayat sendiri menegaskan bahwa tidak ada paksaan bagi kepala desa untuk ikut serta.
“Yang mau ikut silakan, yang tidak ikut pun tidak masalah. Kami tidak membedakan kepala desa daratan atau kepulauan, semua sama,” ujarnya.
Sementara itu, beredar kabar bahwa kepala desa yang tidak ikut kegiatan diminta memberikan sumbangan sebesar Rp2,5 juta. Namun, Abdul Hayat enggan berkomentar lebih jauh.
Lebih dari Sekadar Studi Banding
Selain kunjungan ke IKN, para kepala desa juga dijadwalkan mengunjungi Koperasi Merah Putih di Samarinda serta beberapa desa percontohan di Penajam Paser Utara. Mereka juga menerima arahan langsung dari Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami ingin belajar dan membangun kolaborasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga nasional,” kata Abdul Hayat.
“Semangatnya sederhana: bagaimana kepala desa di Sumenep bisa melihat langsung praktik baik pembangunan desa dan ketahanan pangan di daerah lain.” tambahnya
Meski kegiatan ini disebut tidak akan menjadi agenda tahunan, Abdul Hayat menyebut kegiatan serupa pernah dilakukan dengan tema berbeda.
“Kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, hanya saja topiknya berganti sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Dengan total peserta mencapai 201 kepala desa, dana yang berputar dalam kegiatan ini bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar, seluruhnya berasal dari iuran pribadi peserta. Sebuah angka yang besar, namun juga menunjukkan komitmen kuat kepala desa Sumenep untuk belajar dan berjejaring secara nasional.***