SUMENEP, RANGKUMAN – Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Jawa Timur, Nadianto, SH., MH., menegaskan bahwa kepesertaan BPJS bagi seluruh tenaga kerja adalah kewajiban mutlak perusahaan, sebagaimana tertuang dalam regulasi ketenagakerjaan yang diperkuat Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada ruang interpretasi yang memperbolehkan perusahaan menunda atau memilih siapa yang berhak mendapatkan jaminan sosial. “Setiap perusahaan wajib mendaftarkan…