SUMENEP, RANGKUMAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna.

Laporan ini mengulas capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2024 serta memberikan berbagai rekomendasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Ketua Pansus LKPJ, M. Muhri, mengapresiasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 304,07 miliar, naik sekitar Rp 5,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep.

“Kabupaten Sumenep masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan PAD agar pembangunan lebih mandiri,” ujar Muhri, Selasa (26/3) malam.

Selain itu, Pansus mencatat bahwa realisasi belanja daerah mencapai 91,97%, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, mereka mempertanyakan apakah serapan anggaran tersebut telah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga,” tambahnya.

Dalam rekomendasinya, Pansus menekankan pentingnya program strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah optimalisasi peran penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan serta pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan PAD.

Pansus menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar saran, melainkan harus menjadi perhatian serius bagi Bupati Sumenep dan jajaran eksekutif.

“Kami berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang,” tutup Muhri.***