NASIONAL, RANGKUMAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat ancaman akan dijadikan tersangka jika PDIP memecat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu ia sampaikan saat membacakan eksepsi atas dakwaan kasus suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Hasto mengklaim telah mengalami berbagai bentuk intimidasi sejak Agustus 2023, yang semakin meningkat menjelang dan setelah Pemilu 2024. Menurutnya, puncak tekanan terjadi ketika PDIP memutuskan untuk memberhentikan Jokowi dari keanggotaan partai.
“Sejak Agustus 2023, saya menerima berbagai intimidasi yang semakin kuat pada masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024,” ujar Hasto dalam sidang, dikutip Rangkuman dari laman DetikNews. Jumat (21/03/2025)
Ia menilai bahwa kasus Harun Masiku dijadikan alat tekanan terhadap dirinya dan PDIP, terutama setelah partainya mengambil sikap kritis terhadap pemerintah.
“Kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan terhadap saya. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan media, di mana kasus ini cenderung mencuat seiring dinamika politik dan sikap kritis PDIP,” katanya.
Hasto juga mengklaim bahwa pada Desember 2024, menjelang keputusan PDIP memecat Jokowi, ia mendapat pesan dari seseorang yang mengaku sebagai utusan pejabat negara. Pesan itu berisi peringatan agar ia mundur dari jabatan Sekjen PDIP dan tidak melakukan pemecatan terhadap Jokowi. Jika tidak, ia akan dijadikan tersangka dan ditangkap.
“Pada periode 4-15 Desember 2024, sebelum keputusan pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDIP, saya mendapat pesan dari utusan yang mengaku pejabat negara agar tidak melanjutkan pemecatan, atau saya akan dijadikan tersangka,” ungkapnya.
Hasto mengeklaim bahwa ancaman tersebut benar-benar terjadi. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada malam Natal, beberapa waktu setelah pemecatan Jokowi diumumkan.
“Pada sore menjelang malam Natal, saya dinyatakan sebagai tersangka, saat kami sedang bersiap untuk ibadah setelah hampir lima tahun tidak merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuding tekanan serupa juga pernah dialami partai politik lain, di mana hukum dijadikan alat untuk mengganti pimpinan partai.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hasto telah menghalangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buronan sejak 2020. Jaksa menyebut Hasto secara sengaja menghambat upaya KPK menangkap Harun.
Selain itu, ia didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Jaksa menyebut suap itu diberikan bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
“Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022,” kata jaksa dalam sidang, Jumat (14/3).
Dalam kasus ini, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful Bahri telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih berstatus buron.***
