NASIONAL, RANGKUMAN – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI mendapat protes dari sejumlah orang. Kelompok yang menamakan diri Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menolak pelaksanaan rapat yang berlangsung secara tertutup.

Tiga perwakilan koalisi tersebut menyuarakan keberatan mereka di lokasi rapat, Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Mereka meminta agar rapat Panja RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak transparan.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, yang fokus pada isu pertahanan, meminta agar rapat ini dihentikan. Pembahasan tertutup seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan,” ujar salah satu peserta aksi, Andrie, dikutip Rangkuman.net dari Detiknews.

Para demonstran juga mengkhawatirkan bahwa revisi RUU TNI dapat membuka kembali peran dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan di masa lalu.

“Kami menolak pembahasan ini yang dilakukan tanpa keterbukaan. Kami juga menolak segala upaya untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Hentikan proses revisi RUU TNI!” tegas salah satu orator.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin membenarkan bahwa rapat tersebut memang tengah berlangsung secara tertutup sejak Jumat (14/3). Ia menjelaskan bahwa rapat diikuti oleh Panja UU TNI dari DPR dan pemerintah.

“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Tb Hasanuddin melalui pesan singkat.

Rapat tersebut dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Hingga saat ini, pembahasan masih terus berlanjut.***