Pemkab Sumenep Kembali Torehkan Prestasi, Raih WTP Kedelapan Kali Berturut-Turut

SUEMENEP, RANGKUMAN – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Sumenep dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, sekaligus menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi antara jajaran pemerintahan daerah dan dukungan aktif dari masyarakat.

“Keberhasilan meraih WTP ini bukan hanya karena kerja keras internal pemerintahan, tetapi juga berkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/04/2025) Kemarin.

Bupati menambahkan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Sinergi ini harus terus kita jaga agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terus diterapkan dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan,” lanjutnya.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, opini WTP ini juga menjadi motivasi moral bagi seluruh aparatur pemerintah, baik ASN maupun tenaga non-ASN, untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemkab agar semakin cermat dan patuh dalam pengelolaan keuangan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” tegas Bupati.

Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Achmad Fauzi dalam acara resmi yang berlangsung di Sidoarjo.

Di akhir sambutannya, Bupati kembali menekankan komitmen Pemkab Sumenep untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan responsif terhadap rekomendasi audit.

“Setiap temuan dari BPK harus segera ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan adalah pijakan untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.***