SUMENEP, RANGKUMAN – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menegaskan komitmennya dalam mengawal penerapan Evidence-Based Policy (EBP) atau Kebijakan Berbasis Bukti guna memastikan setiap kebijakan pembangunan dibangun di atas dasar data, fakta, dan analisis ilmiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, pada Kamis, 17 Juli 2025.
Menurut Benny, penerapan EBP masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah minimnya kualitas dan kuantitas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Ia menilai hal ini terjadi karena lemahnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga penelitian dan pembuat kebijakan.
“Banyak penelitian yang tidak sejalan dengan prioritas kebijakan karena kurangnya sinergi antar pihak terkait,” jelasnya.
Benny juga menyoroti terbatasnya akses terhadap hasil-hasil riset yang seharusnya bisa menjadi landasan dalam merumuskan regulasi. Meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang bagi peran peneliti, hubungan antara lembaga riset dan pengambil kebijakan masih belum optimal.
“Ini menjadi kendala besar bagi para pengambil keputusan dalam memanfaatkan hasil riset yang relevan,” tambahnya.
Ia menyebut, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, SDM, dan infrastruktur turut memengaruhi mutu dan keberlangsungan penelitian yang dilakukan. Selain itu, tantangan lain adalah keterbukaan dan ketersediaan data yang masih belum memadai.
“Meski data dari BPS dan sumber sekunder tersedia, akses terhadap informasi publik dan statistik yang komprehensif masih sulit dijangkau,” ujarnya.
Benny juga menyinggung adanya kesenjangan antara bahasa akademik dalam penelitian dengan bahasa kebijakan yang harus lebih praktis dan mudah dipahami oleh birokrasi.
Sebagai langkah konkret, BRIDA akan menyusun pedoman atau regulasi yang mengatur mekanisme penyelenggaraan penelitian, agar hasil riset lebih relevan dan aplikatif terhadap kebutuhan daerah.
“Harapannya, melalui pendekatan EBP ini, seluruh program pembangunan dapat dirancang secara lebih efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.***