Sri Mulyani Dicopot, Media Asing Soroti Langkah Prabowo

SUMENEP, RANGKUMAN – Sejumlah media internasional menyoroti langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025). Kemarin.

Sri Mulyani merupakan salah satu menteri yang diganti dalam reshuffle kabinet, menyusul gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus yang berujung ricuh dan menelan korban jiwa. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga mengganti Menkopolhukam Budi Gunawan serta Menpora Dito Ariotedjo.

Dikutip AFP, Sri Mulyani dikenal sebagai tokoh berpengaruh di kancah internasional. Ia pernah menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia serta dipercaya sebagai menkeu di bawah tiga presiden berbeda.

Namun, namanya belakangan disorot publik setelah muncul isu fasilitas mewah pejabat, bahkan rumahnya sempat dijarah massa saat protes berlangsung.

Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom sekaligus komisaris utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai penggantinya. Presiden tidak membeberkan alasan detail pencopotan Sri Mulyani selain menyebut keputusan tersebut sebagai hak prerogatif.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Bhima Yudhistira menilai pencopotan Sri Mulyani sudah diprediksi sejak lama.

“Tuntutan untuk mencopot Sri Mulyani sudah lama disuarakan berbagai lembaga kajian dan masyarakat sipil terkait kegagalan mendorong sistem perpajakan yang adil,” kata Bhima kepada AFP, dikutip Rangkuman dari Kompascom, Selasa (09/09)

Meski demikian, Bhima memperkirakan reaksi pasar hanya bersifat sementara. Ia menekankan, menteri keuangan baru perlu memperhatikan daya beli masyarakat.

“Menkeu baru harus fokus menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah agar kepercayaan publik segera pulih. Selain itu, ia juga harus berani mengendalikan program ambisius Presiden Prabowo, seperti makan gratis untuk anak sekolah dan proyek lahan pertanian skala besar,” ujarnya.

Reuters menulis, mundurnya Sri Mulyani yang selama ini dikenal berhati-hati dalam mengelola ekonomi, terjadi kurang dari setahun sejak Prabowo menjabat.

Dalam pidato pelantikan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan menemukan cara untuk segera mendorong perekonomian dengan melibatkan sektor swasta maupun pemerintah. Tidak perlu ada pajak baru. Target pertumbuhan 8 persen bukan mustahil,” tegasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan keputusan ini murni hak prerogatif presiden.

“Sri Mulyani tidak mengundurkan diri maupun diberhentikan. Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memiliki hak prerogatif. Setelah beberapa evaluasi, beliau memutuskan melakukan perubahan formasi,” jelasnya.

Bloomberg menilai pergantian mendadak ini berpotensi memicu gejolak pasar di tengah situasi politik yang panas. Namun, Purbaya meyakinkan dirinya sebagai “orang pasar” yang siap menjaga kesehatan fiskal Indonesia.***