Tag: Transparansi Anggaran

  • Anggaran Jumbo untuk Paket Data Pendamping Stunting, Dinkes Sumenep Jadi Sorotan

    Anggaran Jumbo untuk Paket Data Pendamping Stunting, Dinkes Sumenep Jadi Sorotan

    SUMENEP, rangkuman.net – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,299 miliar untuk pengadaan paket data dan pulsa bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK). Anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026 dan diperuntukkan sebagai dukungan operasional pendampingan keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin,…

  • Tak Ada Informasi Dana Desa, Pemdes Rajun Dituding Tutup-tutupi Anggaran

    Tak Ada Informasi Dana Desa, Pemdes Rajun Dituding Tutup-tutupi Anggaran

    SUMENEP, RANGKUMAN – Sorotan tajam tengah mengarah ke Pemerintah Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Pasalnya, hingga kini tidak ditemukan satupun papan informasi publik di Balai Desa yang menjelaskan secara rinci penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa…

  • Bappeda Sumenep Pastikan Skema TPP ASN Sesuai Regulasi dan Anggaran

    Bappeda Sumenep Pastikan Skema TPP ASN Sesuai Regulasi dan Anggaran

    SUMENEP, RANGKUMAN – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan berdasarkan kriteria yang telah diatur secara resmi dan transparan. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa mekanisme pemberian TPP merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 3 Tahun 2025 tentang…

  • DPRD Sumenep Gugat Pemangkasan Anggaran, Eksekutif Dinilai Sepihak

    DPRD Sumenep Gugat Pemangkasan Anggaran, Eksekutif Dinilai Sepihak

    SUMENEP, Rangkuman.net – Keputusan efisiensi anggaran yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 menuai kritik dari Komisi III DPRD Sumenep. Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat tidak bisa dilakukan tanpa pembahasan bersama. “Kami bukan menentang Inpres, tapi harus ada…

  • KPU Sumenep Kembalikan Kendaraan Dinas, Komitmen Efisiensi dan Transparansi Anggaran

    KPU Sumenep Kembalikan Kendaraan Dinas, Komitmen Efisiensi dan Transparansi Anggaran

    SUMENEP, RANGKUMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mengambil langkah konkret dalam efisiensi anggaran dengan mengembalikan enam unit kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh jajaran pimpinan dan komisionernya. Pengembalian ini dilakukan pada Rabu (12/2/2025) sebagai bagian dari komitmen transparansi dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, menyatakan bahwa kendaraan yang dikembalikan meliputi…