Brida Sumenep Gandeng Perguruan Tinggi, Riset Jadi Pondasi Kebijakan Daerah

SUMENEP, RANGKUMAN– Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kini menegaskan arah baru dalam pembangunan daerah. Tidak lagi bertumpu pada intuisi politik atau tren sesaat, pemerintah mulai menjadikan riset sebagai pijakan utama lahirnya kebijakan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep, Benny Irawan, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya menggandeng 10 perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam riset daerah. Dari jumlah tersebut, lima riset bersifat kompetitif dengan fokus pada isu yang paling relevan, mulai dari pengembangan destinasi wisata, pengelolaan lingkungan hidup, hingga identifikasi seni dan budaya lokal.

“Semua riset itu tidak akan berhenti di rak laporan, melainkan ditindaklanjuti hingga menjadi rekomendasi kebijakan. Target kami jelas, riset ini harus dikawal sampai menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Benny menambahkan, dari hasil penelitian yang sudah berjalan sejak 2024, sekitar 60–80 persen kini tengah diproses untuk diadopsi menjadi kebijakan daerah.

Menurutnya, setiap hasil riset sejak awal sudah diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan regulasi, baik sebagai evaluasi kebijakan lama maupun dasar inisiasi kebijakan baru.

“Di titik inilah riset menemukan relevansinya. Kami tidak berhenti sebagai catatan akademis, tapi hadir sebagai instrumen perubahan konkret,” tegasnya.

Ia memastikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tidak hanya menerima data, tetapi juga blueprint kebijakan yang siap dikawal hingga menjadi keputusan daerah.

Langkah Brida Sumenep ini menjadi penanda perubahan paradigma dalam pembangunan, di mana kolaborasi dengan perguruan tinggi membuat kebijakan daerah lebih presisi, inovatif, dan berkelanjutan.

Benny optimistis, jika pola ini terus dijalankan, Sumenep berpotensi menjadi contoh kabupaten di Madura, bahkan Jawa Timur, yang mampu membuktikan bahwa riset bukan sekadar formalitas, melainkan motor lahirnya kebijakan visioner.

“Harapan kami, seluruh penelitian ini benar-benar dijadikan referensi utama pemerintah daerah. Sebab tanpa riset, kebijakan hanya akan terjebak pada asumsi,” tandasnya.***