Pemerataan Pembangunan Sumenep, Fokus pada Wilayah Kepulauan

SUMENEP, RANGKUMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.

Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdiskusi serta mengakomodasi aspirasi guna merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang efektif.

“Kebijakan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif,” ujar Arif dalam sambutannya, Kamis (27/3).

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Sumenep telah menerima 912 usulan masyarakat melalui aplikasi SIPD RI dan 933 pokok pikiran dari DPRD, yang akan diseleksi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Arif, RPJMD menjadi acuan strategis dalam perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai tolok ukur utama.

Dalam forum ini juga dipaparkan capaian pembangunan daerah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,74 persen pada 2021 menjadi 69,78 persen pada 2025, serta penurunan tingkat kemiskinan dari 19,22 persen pada 2021 menjadi 17,78 persen pada 2024.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kita harus terus berupaya menekan angka kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat semakin merata,” tegas Arif.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak bagi masyarakat.

“Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” kata Bupati Fauzi.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penganggaran, dari pendekatan berbasis fungsi menjadi pendekatan berbasis prioritas program, agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus membawa dampak nyata, bukan hanya terlihat indah dalam laporan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Fauzi menegaskan bahwa pembangunan harus merata dan tidak hanya terfokus di wilayah daratan, tetapi juga mencakup kawasan kepulauan yang menjadi bagian integral dari Kabupaten Sumenep.

“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, terutama di daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan adalah suatu keharusan,” tandasnya.***