Redam Ketegangan, Puan Maharani Ajak Akhiri Perpecahan dan Bangun Bangsa Bersama

NASIONAL, RANGKUMAN – Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, menyerukan agar segala hal yang berpotensi memecah belah bangsa segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya hubungan antara PDI-P dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul tudingan bahwa Jokowi mengirim “utusan” terkait pemecatan politikus PDI-P Deddy Sitorus dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Jangan hanya berkutat pada prasangka yang tidak membawa kemajuan,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dikutip Rangkuman dari Kompas . Sabtu (22/03/2025)

Puan menegaskan bahwa masih banyak persoalan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan berkontribusi dalam membangun negara dengan pemikiran positif.

“Bangsa ini tidak bisa dibangun sendirian. Semua yang memiliki kontribusi dan pemikiran baik harus bersatu demi masa depan yang lebih baik,” katanya.

Namun, saat ditanya apakah hubungan PDI-P dengan Jokowi tetap harmonis, Puan enggan memberikan jawaban tegas. Ia justru menekankan bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana melangkah ke depan dengan introspeksi dan kerja sama.

Di sisi lain, Jokowi dengan tegas membantah tuduhan bahwa dirinya mengutus seseorang untuk membatalkan pemecatan Deddy Sitorus dan pencopotan Hasto.

“Enggak ada (permintaan seperti itu). Kalau memang ada, sebutkan siapa utusannya, biar jelas,” kata Jokowi dalam keterangannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025) lalu.

Jokowi juga mempertanyakan motif di balik tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan terkait kasus hukum yang menyeret Hasto.

“Saya ini sudah diam. Difitnah, dicela, dimaki-maki, saya tetap diam. Tapi kesabaran saya ada batasnya,” tegasnya.

Pernyataan Puan dan Jokowi menunjukkan bahwa dinamika politik antara PDI-P dan Presiden ke-7 RI masih penuh ketegangan. Namun, ajakan Puan untuk mengutamakan persatuan bisa menjadi sinyal bagi rekonsiliasi politik ke depan.***