Azam Khan Bongkar Realitas Kelam Pendidikan dan Kepastian Hukum di Indonesia

SUMENEP, RANGKUMAN– Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam sebuah diskusi bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi”. Acara ini digelar di Resto Ayam Brewok Sakera, Jalan Pahlawan Nomor 15, Sumenep, pada Rabu (26/3/2025) pukul 16.00 WIB.

Diskusi ini menghadirkan berbagai kalangan media—mulai dari jurnalis media online, cetak, hingga televisi—dengan Azam Khan, advokat ternama asal Sumenep, sebagai narasumber utama.

Ijazah: Syarat Mutlak atau Formalitas yang Menyesatkan?

Dalam pemaparannya, Azam Khan menyoroti realitas pahit dunia kerja yang masih menjadikan ijazah sebagai faktor utama dalam rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, sistem ini mengabaikan bakat dan kompetensi individu, sehingga banyak orang berbakat tersingkir hanya karena tidak memiliki selembar kertas bernama ijazah.

“Seharusnya negara memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berkembang berdasarkan kompetensi, bukan sekadar ijazah. Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah banyak orang berkualitas harus menyerah hanya karena terbentur formalitas administratif,” tegas Azam.

Ia juga menilai bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih berorientasi pada sertifikasi dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki ijazah menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki keterampilan yang mumpuni.

Ketidakpastian Hukum dan Ekonomi: Rakyat Kian Terhimpit

Selain membahas persoalan pendidikan, Azam Khan juga mengkritisi ketidakpastian hukum dan ekonomi yang semakin mencekik masyarakat kecil.

Menurutnya, hukum di Indonesia masih cenderung berpihak kepada pemilik modal dan penguasa, sementara rakyat kecil sering kali kesulitan mendapatkan keadilan.

“Hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, yang kita saksikan selama ini justru hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya dengan nada tegas.

Di sektor ekonomi, ia menilai kebijakan pemerintah lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil dan menengah. Kondisi ini membuat kesenjangan sosial semakin melebar dan rakyat kecil semakin sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Menagih Janji Penguasa: Rakyat Pemilik Negeri atau Sekadar Penonton?

Diskusi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah rakyat benar-benar pemilik negeri ini, atau hanya menjadi korban janji-janji politik yang tak pernah ditepati?

Azam Khan menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi di berbagai sektor—dari sistem pendidikan hingga penegakan hukum—agar kebijakan negara benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

“Jika perubahan tak segera dilakukan, rakyat akan semakin sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri ini, melainkan hanya penonton dalam permainan politik yang penuh janji kosong,” pungkasnya.

Diskusi ini kemudian diakhiri dengan sesi buka puasa bersama, menambah suasana keakraban di antara para peserta yang hadir. ***