-
Azam Khan Bongkar Realitas Kelam Pendidikan dan Kepastian Hukum di Indonesia

SUMENEP, RANGKUMAN– Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam sebuah diskusi bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi”. Acara ini digelar di Resto Ayam Brewok Sakera, Jalan Pahlawan Nomor 15, Sumenep, pada Rabu (26/3/2025) pukul 16.00 WIB. Diskusi ini menghadirkan berbagai kalangan media—mulai dari jurnalis media online, cetak, hingga…
-
Teror terhadap Tempo Terus Berlanjut, Setelah Kepala Babi, Kini Bangkai Tikus Dikirim ke Kantor Redaksi

NASIONAL, RANGKUMAN – Teror terhadap kantor redaksi Tempo kembali terjadi. Setelah sebelumnya menerima paket berisi kepala babi, kali ini sebuah kotak berisi enam bangkai tikus ditemukan di kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Kotak kardus yang dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah itu ditemukan oleh petugas kebersihan pada Sabtu, 22 Maret…
-
Redam Ketegangan, Puan Maharani Ajak Akhiri Perpecahan dan Bangun Bangsa Bersama

NASIONAL, RANGKUMAN – Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, menyerukan agar segala hal yang berpotensi memecah belah bangsa segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya hubungan antara PDI-P dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul tudingan bahwa Jokowi mengirim “utusan” terkait pemecatan politikus PDI-P Deddy Sitorus dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. “Sudahi hal-hal yang…
-
PBNU Kritik RUU TNI, Tak Masuk Akal Prajurit Aktif Bertugas di Kejaksaan dan MA

NASIONAL, RANGKUMAN – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali), mengkritik revisi Undang-Undang (RUU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang memungkinkan prajurit aktif berdinas di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, langkah ini tidak masuk akal karena kedua lembaga tersebut membutuhkan kompetensi hukum yang tinggi, sementara pendidikan militer tidak…
-
Guru Besar Unhan Gugat UU TNI ke MK, Soroti Hak Ekonomi dan Karier Prajurit

NASIONAL, RANGKUMAN – Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Kolonel Sus Prof Mhd Halkis MH mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Halkis menilai beberapa ketentuan dalam UU TNI bertentangan dengan konstitusi dan membatasi hak prajurit sebagai warga negara. “Uji materi ini diajukan karena…
